DPRD Kabupaten Nganjuk dan Pemkab Nganjuk akhirnya satu suara untuk menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Kesepakatan Raperda tersebut dicapai setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Nganjuk.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, setelah disepakati dan disetujui berasma, Raperda Perubahan APBD tahun 2023 tersebut diberitaacarakan dan dikirim ke Gubernur Jawa Timur.

Untuk selanjutnya setelah diperiksa dan dievaluasi Gubernur Jatim maka Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD tahun 2023 Kabupaten Nganjuk. “Selanjutnya Perda Perubahan APBD tersebut bisa dijalankan dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan Kabupaten Nganjuk,” kata Tatit, Senin (18/9/2023).

Dijelaskan Tatit, rapat paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda kesepakatan dan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2023 menjadi yang terakhir dihadiri Bupati Nganjuk. Karena pada 24 September 2023 jabatan Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi telah selesai.

“Dan Alhamdulillah, sesuai harapan kami kesepakatan dan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2023 bisa ditandatangani Bupati Nganjuk definitif sekarang ini,” ujar Tatit.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi kerja cepat Banggar DPRD bersama TAPD Pemkab Nganjuk yang menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun 2023 sesuai waktu yang diagendakan. Raperda Perubahan APBD tahun 2023 tersebut bisa disepakati dan disetujui untuk ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD tahun 2023.

“Tentunya ini sebagai wujud kerja bersama dan kekompakan antara lembaga legislatif dan eksekutif Pemkab Nganjuk untuk rakyat Nganjuk,” jelasnya.(NW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *