DPRD Kabupaten Nganjuk mulai melakukan pembahasan nama usulan penjabat (Pj) Bupati yang sudah memasuki masa akhir (24 September 2023) dan surat resmi Kemendagri agar segera mengusulkan 3 nama yang sesuai dengan ketentuan paling lambat 9 Agustus 2023.

Ketentuan sebagaimana yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, sebagaimana hasil konsultasi ke Biro Pemerintahan Pemprov Jatim dan Kemendari menghasilkan 3 nama yang layak diusulkan Pj Bupati dalam rapat pembahasan bersama Ketua Fraksi.
ma yang disetujui semua Fraksi di DPRD Nganjuk dan dianggap layak diusulkan menjadi Pj Bupati Nganjuk diantaranya Nur Solekan Jabatan Sekda, Mokhamad Yasin Jabatan Kepala Inspektorat dan Sri Handoko Taruna Direktur Kewaspadaan Nasional pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, urai Tatit.

Lanjut Tatit, hasil rapat pembahasan meski dinyatakan final dan telah menghasilkan 3 nama usulan Pj Bupati, pihaknya tetap menunggu sampai tanggal 5 Agustus 2023. Hal ini karena terkait pengusulan Mokhamat Yasin masih terjadi polemik diantara anggota legislatif.

Apabila sampai tanggal 5 Agustus tidak ada aturan yang menggugurkan Kepala Inspektorat sebagai salah satu kandidat usulan Pj Bupati maka 3 nama tersebut yang akan dikirim ke Kemendagri paling lambat pada tanggal 8 Agustus, lanjutnya.

Yang terpenting menurut Tatit, Pj Bupati terpilih adalah sosok yang dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, serta memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengolah birokrasi.

Yang punya rekam jejak bagus. Melayani masyarakat dengan cepat, baik dan ramah. Tugasnya birokrasi bukan politis. Punya kecakapan dan kemampuan mengolah birokrasi pemerintah, itu yang pas, harapnya.

Sebelumnya Raditya Haria Yuangga Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk juga berharap Pj Bupati Nganjuk terpilih benar-benar mampu menerapkan 5 kreteria penting .

Pertama, mampu menjaga soliditas birokrasi.

Kedua, menjadi pejabat kepala daerah yang mandiri. Bekerja atas nama UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga, pejabat kepala daerah memahami tugas dan kewenangannya yang diamanatkan di Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU 23/2014, yang paling pokok, soal mengendalikan stabilitas politik, sosial, dan keamanan jelang pemilu serentak 2024.

Keempat, mampu menggalang komunikasi lintas lapisan sosial.

Kelima, pejabat kepala daerah harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan, tidak mengambang dan berlarut-larut harus baik, tepat dan normatif.
Semoga kriteria tersebut mampu diterapkan oleh Pj Bupati terpilih dan terlantik besuk, tandas Yuangga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *