Rapat Paripurna DPRD Nganjuk membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD dan lampiran nota keuangan tahun anggaran 2023.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Raditiya Harya Yuangga, didampingi Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Nur Sholekan.
Paripurna ini mendengarkan pendapat umum (PU) fraksi-fraksi DPRD. Mulai dari Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Golkar, DKI, dan Fraksi Nasdem-PPP.
Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi mengatakan, pada rapat kali ini merupakan agenda yang kedua. Masih dua kali lagi hingga selesai. “Barusan agenda rapat adalah PU fraksi. Besok dilanjutkan jawaban bupati Nganjuk terhadap pandangan fraksi,” kata Ulum Selasa (12/9).
Yang jelas, meski pada paripurna saat ini hanya perwakilan oleh sekda, setidaknya pada paripurna berikutnya dengan agenda rapat mengagendakan izin eksekutif bisa hadir
“Ini kan injuri waktu di akhir masa jabatan sebagai Bupati Nganjuk, dan kurang dua paripurna. Sayang jika dilewatkan bersama para anggota dewan,” selorohnya.
Dijelaskan, dua agenda paripurna yang akan dilaksanakan nantinya, yaitu jawaban bupati dan pengesahan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023.
Sementara itu, Sekda Nganjuk Nur sholekan menjelaskan, memang saat ini raperda perubahan APBD 2023 diharapkan bisa selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Marhaen Jumadi tanggal 23 September 2023. “Saya malam ini bersama OPD akan lembur, karena besok (hari ini), bupati akan menyampaikan jawaban dari PU fraksi,” kata Nur Sholekan.
Menurutnya, karena sudah sepakat dengan tatib pada awal rapat paripurna lalu, maka semua sudah dijadwalkan di internal dan besok, Rabu (13/9), harus dijawab. “Terkait kehadiran Bupati Kang Marhen kita lihat saja besok. kemungkinan bupati akan hadir”, pungkas Nur Sholekan. (NW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *